Kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia meninggalkan sejarah yang panjang dan kompleks. Di balik pembangunan infrastruktur dan sistem administrasi, terdapat sisi gelap yang diwarnai kekerasan, penindasan, dan eksploitasi. Para gubernur jenderal sebagai pucuk pimpinan pemerintahan kolonial memegang peran penting dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya dikenal karena tindakan-tindakan represif dan brutal yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Mari kita bahas siapa saja gubernur hindia belanda terkejam dalam sejarah?

Daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda Terkejam

Berikut adalah daftar tujuh gubernur jenderal Hindia Belanda yang dikenal karena kekejamannya:

1. Jan Pieterszoon Coen (Menjabat: 1619-1623 & 1627-1629)

Jan Pieterszoon Coen adalah tokoh kontroversial dalam sejarah Hindia Belanda. Di satu sisi, ia dianggap sebagai peletak dasar kolonialisme Belanda di Indonesia. Di sisi lain, ia dikenal karena kekejamannya dalam merebut dan mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah. Aksi paling brutal yang dilakukan oleh Coen adalah pembantaian penduduk Banda Neira pada tahun 1621. Ia memerintahkan pembunuhan massal dan perbudakan terhadap penduduk asli karena menolak menjual rempah-rempah hanya kepada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie atau Perusahaan Hindia Timur Belanda). Tindakan ini bertujuan untuk mematahkan perlawanan dan memastikan monopoli VOC atas perdagangan pala dan fuli. Coen juga dikenal karena kebijakan terra nullius yang menyatakan bahwa tanah-tanah di Indonesia adalah tanah kosong yang dapat diklaim oleh Belanda. Kebijakan ini menjadi dasar bagi perampasan tanah secara besar-besaran oleh VOC dan pemerintah kolonial. Selain itu, Coen juga menerapkan sistem kerja paksa (rodi) untuk membangun Batavia (Jakarta) dan infrastruktur lainnya. Sistem ini menyebabkan penderitaan dan kematian bagi banyak pekerja pribumi. Warisan Jan Pieterszoon Coen masih diperdebatkan hingga saat ini. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan Belanda yang berjasa membangun imperium dagang. Namun, bagi banyak orang Indonesia, ia adalah simbol kekejaman dan penindasan kolonial.

2. Herman Willem Daendels (Menjabat: 1808-1811)

Herman Willem Daendels, dikenal dengan julukan "Gubernur Jenderal Besi", memerintah Hindia Belanda pada masa transisi kekuasaan dari VOC ke pemerintahan kerajaan Belanda. Ia ditugaskan untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Untuk mencapai tujuan tersebut, Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan yang keras dan otoriter. Salah satu proyek ambisiusnya adalah pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan ini memakan korban jiwa ribuan pekerja paksa (rodi) yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Daendels juga dikenal karena tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menjual tanah-tanah milik negara kepada pihak swasta dengan harga murah, serta memperkaya diri sendiri melalui berbagai proyek pembangunan. Selain itu, Daendels juga melakukan tindakan represif terhadap para penguasa lokal yang menentang kekuasaannya. Ia tidak segan-segan memecat dan mengganti mereka dengan orang-orang yang loyal kepadanya. Meskipun Daendels berhasil memperkuat pertahanan Jawa, pemerintahannya diwarnai dengan kekerasan, korupsi, dan penderitaan rakyat. Ia menjadi simbol kekuasaan kolonial yang otoriter dan tidak peduli terhadap nasib penduduk pribumi. Kebijakan-kebijakan Daendels yang kontroversial membuatnya dicopot dari jabatannya pada tahun 1811.

3. Johannes van den Bosch (Menjabat: 1830-1833)

Johannes van den Bosch dikenal sebagai arsitek Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Jawa pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila. Hasil panen kemudian dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang ditetapkan sepihak. Cultuurstelsel bertujuan untuk mengisi kas Belanda yang kosong akibat perang Diponegoro dan perang kemerdekaan Belgia. Namun, sistem ini membawa dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Banyak petani kehilangan tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Mereka juga dipaksa bekerja tanpa upah yang layak dan seringkali kelaparan karena kekurangan pangan. Cultuurstelsel menyebabkan terjadinya kelaparan dan wabah penyakit yang merenggut nyawa ratusan ribu orang. Selain itu, sistem ini juga memperkaya para pejabat kolonial dan pemilik perkebunan Belanda. Meskipun Van den Bosch mengklaim bahwa Cultuurstelsel bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kenyataannya sistem ini hanya menguntungkan pihak Belanda dan menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk pribumi. Cultuurstelsel menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia.

4. Jean Chrétien Baud (Menjabat: 1833-1836)

Sebagai penerus Van den Bosch, Jean Chrétien Baud melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Cultuurstelsel. Ia dikenal sangat ketat dalam mengawasi dan menindak para petani yang tidak memenuhi target produksi. Baud juga memperluas cakupan Cultuurstelsel ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti Sumatera dan Sulawesi. Ia tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memaksa para penguasa lokal dan petani untuk tunduk pada sistem tersebut. Selain itu, Baud juga terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Meskipun Cultuurstelsel menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, Baud tidak peduli terhadap dampak negatif yang ditimbulkan bagi rakyat Indonesia. Ia hanya fokus pada peningkatan produksi dan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk pribumi. Kebijakan-kebijakan Baud yang represif dan eksploitatif menjadikannya salah satu gubernur jenderal yang paling dibenci dalam sejarah Hindia Belanda.

5. Pieter Merkus (Menjabat: 1841-1844)

Pieter Merkus memerintah Hindia Belanda pada masa ketika Cultuurstelsel mulai mendapatkan kritik dari berbagai pihak, baik di Belanda maupun di Indonesia. Meskipun demikian, Merkus tetap mempertahankan sistem tersebut dan bahkan berusaha untuk memperluasnya. Ia berdalih bahwa Cultuurstelsel adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pembangunan di Hindia Belanda. Merkus juga dikenal karena kebijakan ekspansi wilayah Belanda ke berbagai daerah di Indonesia. Ia mengirimkan ekspedisi militer ke Bali, Kalimantan, dan Sumatera untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal dan memperluas wilayah kekuasaan Belanda. Tindakan ini menyebabkan terjadinya peperangan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Selain itu, Merkus juga menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap penduduk pribumi. Ia membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Kebijakan-kebijakan Merkus yang mempertahankan Cultuurstelsel dan melakukan ekspansi wilayah semakin memperkuat penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia.

6. Jan Jacob Rochussen (Menjabat: 1845-1851)

Jan Jacob Rochussen mencoba melakukan beberapa reformasi dalam sistem pemerintahan kolonial, namun reformasi tersebut tidak menyentuh akar masalah Cultuurstelsel. Ia tetap mempertahankan sistem tersebut dengan alasan yang sama seperti gubernur jenderal sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara. Rochussen juga dikenal karena kebijakan represif terhadap gerakan-gerakan perlawanan rakyat Indonesia. Ia mengirimkan pasukan militer untuk menumpas pemberontakan di berbagai daerah, seperti Aceh, Bali, dan Kalimantan. Tindakan ini menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dari pihak rakyat Indonesia. Selain itu, Rochussen juga menerapkan sensor ketat terhadap pers dan media massa. Ia melarang penerbitan berita dan artikel yang mengkritik pemerintah kolonial. Kebijakan-kebijakan Rochussen yang mempertahankan Cultuurstelsel dan menindas gerakan perlawanan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia.

7. Charles Ferdinand Pahud (Menjabat: 1856-1861)

Charles Ferdinand Pahud memerintah Hindia Belanda pada masa ketika tekanan untuk menghapuskan Cultuurstelsel semakin meningkat. Meskipun demikian, Pahud tetap berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut dengan melakukan beberapa modifikasi. Ia mengurangi beban kerja paksa bagi para petani dan memberikan sedikit kebebasan dalam memilih tanaman yang akan ditanam. Namun, modifikasi tersebut tidak signifikan dan tidak mengubah esensi dari Cultuurstelsel yang eksploitatif. Pahud juga dikenal karena kebijakan diskriminatif terhadap penduduk pribumi. Ia membatasi akses mereka terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan-pekerjaan penting dalam pemerintahan. Selain itu, Pahud juga menerapkan sistem hukum yang tidak adil bagi penduduk pribumi. Mereka seringkali mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada orang Eropa untuk pelanggaran yang sama. Kebijakan-kebijakan Pahud yang mempertahankan Cultuurstelsel dan melakukan diskriminasi terhadap penduduk pribumi menunjukkan bahwa ia tidak peduli terhadap keadilan dan kesetaraan.

Kesimpulan

Para gubernur jenderal Hindia Belanda di atas hanyalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Kekejaman dan kesewenang-wenangan mereka menjadi bagian kelam dari sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Memahami sejarah ini penting agar kita dapat menghargai kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah dan mencegah terulangnya kembali praktik-praktik penindasan dan eksploitasi di masa depan. Guys, kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai lupa akan sejarah kelam ini ya! Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur untuk semua. Jangan sampai ada lagi gubernur hindia belanda terkejam di negeri ini, oke? Semangat terus!