Australia, sebuah negara yang kaya akan sejarah politik, telah dipimpin oleh banyak Perdana Menteri sejak federasinya pada tahun 1901. Masing-masing dari mantan Perdana Menteri Australia ini telah memberikan kontribusi unik bagi perkembangan dan kemajuan negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas daftar lengkap mantan Perdana Menteri Australia, menyoroti beberapa pencapaian utama dan tantangan yang mereka hadapi selama masa jabatan mereka. Memahami peran dan kontribusi para pemimpin ini sangat penting untuk menghargai lanskap politik Australia saat ini. Jadi, mari kita selami perjalanan menarik melalui kepemimpinan Australia.

Edmund Barton (1901-1903)

Edmund Barton, seorang tokoh kunci dalam gerakan federasi Australia, menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Australia. Pada masa jabatannya dari tahun 1901 hingga 1903, Barton meletakkan dasar bagi pemerintahan dan institusi negara yang baru lahir. Salah satu pencapaian utamanya adalah pembentukan sistem pengadilan federal dan peletakan dasar bagi kebijakan perdagangan bebas antar negara bagian. Barton juga memainkan peran penting dalam menyusun undang-undang imigrasi awal Australia, yang dikenal sebagai Kebijakan Australia Putih, yang sayangnya mencerminkan prasangka rasial yang lazim pada masa itu.

Namun, masa jabatan Barton tidak tanpa tantangan. Ia harus menavigasi kompleksitas penggabungan enam koloni yang sebelumnya terpisah menjadi satu bangsa, yang seringkali membutuhkan kompromi dan negosiasi yang cermat. Selain itu, pemerintahannya menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan publik yang meningkat dan membangun identitas nasional yang kohesif. Terlepas dari tantangan ini, kepemimpinan Barton sangat penting dalam membentuk lanskap politik dan sosial Australia di tahun-tahun awalnya.

Barton mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tahun 1903 untuk menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Australia, di mana ia terus memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum Australia hingga kematiannya pada tahun 1920. Warisan Barton sebagai Perdana Menteri pertama Australia tetap signifikan, dan ia dikenang karena perannya dalam meletakkan dasar bagi negara modern Australia.

Alfred Deakin (1903-1904, 1905-1908, 1909-1910)

Alfred Deakin, seorang negarawan dan orator yang brilian, menjabat sebagai Perdana Menteri Australia sebanyak tiga kali, menunjukkan keterampilan politik dan visinya yang luar biasa. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada pembangunan bangsa, reformasi sosial, dan pembentukan Australia sebagai pemain yang dihormati di panggung dunia. Selama masa jabatannya yang pertama (1903-1904), Deakin berfokus pada konsolidasi federasi dan mempromosikan kerja sama ekonomi antar negara bagian.

Pada masa jabatan keduanya (1905-1908), Deakin memperkenalkan undang-undang progresif yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, mengatur industri, dan memperluas layanan sosial. Ia juga seorang pendukung kuat pengembangan industri manufaktur Australia dan menerapkan kebijakan untuk melindungi bisnis lokal dari persaingan asing. Masa jabatan ketiga Deakin (1909-1910) melihat pembentukan Angkatan Laut Kerajaan Australia, sebuah langkah penting dalam membangun kemampuan pertahanan Australia.

Kepemimpinan Deakin tidak tanpa tantangan. Ia harus menavigasi lanskap politik yang kompleks dari pemerintahan minoritas, seringkali mengandalkan dukungan dari partai lain untuk meloloskan undang-undang. Selain itu, ia menghadapi kritik atas pandangan proteksionisnya dan tuduhan bahwa ia terlalu condong ke kepentingan bisnis. Terlepas dari tantangan ini, kontribusi Deakin bagi perkembangan Australia sangat besar, dan ia dikenang karena kecerdasannya, kefasihannya, dan komitmennya terhadap kemajuan sosial.

John Christian Watson (1904)

John Christian Watson, yang dikenal sebagai Chris Watson, menjadi Perdana Menteri Buruh pertama Australia pada tahun 1904, menandai momen penting dalam sejarah politik Australia. Meskipun masa jabatannya singkat, hanya berlangsung selama empat bulan, kepemimpinan Watson menunjukkan meningkatnya pengaruh gerakan buruh dan komitmennya terhadap reformasi sosial. Pemerintahan Watson berfokus pada isu-isu seperti kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan kesejahteraan sosial.

Salah satu pencapaian utama pemerintahan Watson adalah pengesahan Undang-Undang Preferensi Pekerjaan Pemerintah, yang memberikan preferensi kepada serikat pekerja yang terorganisir dalam kontrak pemerintah. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong keanggotaan serikat pekerja dan meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja Australia. Watson juga seorang pendukung kuat penyelesaian sengketa industri melalui arbitrase dan mediasi.

Pemerintahan Watson menghadapi oposisi signifikan dari partai-partai konservatif, yang khawatir tentang meningkatnya kekuatan gerakan buruh. Pemerintahannya akhirnya dikalahkan dalam mosi tidak percaya, yang mengarah pada pengunduran dirinya. Terlepas dari masa jabatannya yang singkat, kepemimpinan Watson memiliki dampak abadi pada politik Australia, membuka jalan bagi pemerintahan Buruh di masa depan dan reformasi sosial.

George Reid (1904-1905)

George Reid, seorang tokoh terkemuka dalam politik Australia, menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1904 hingga 1905. Masa jabatannya ditandai dengan upaya untuk mengatasi perpecahan politik dan mempromosikan stabilitas ekonomi. Reid memimpin Partai Perdagangan Bebas, yang menganjurkan tarif rendah dan perdagangan bebas. Salah satu pencapaian utama pemerintahan Reid adalah negosiasi perjanjian perdagangan dengan Selandia Baru, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antar kedua negara.

Reid juga berfokus pada mengurangi pengeluaran pemerintah dan menyeimbangkan anggaran. Ia percaya pada kebijakan ekonomi yang hati-hati dan perlunya menghindari utang yang berlebihan. Namun, pemerintahannya menghadapi tantangan signifikan, termasuk oposisi dari partai-partai proteksionis dan ketidakstabilan politik dari pemerintahan minoritas. Pemerintahan Reid akhirnya dikalahkan dalam mosi tidak percaya, yang mengarah pada pengunduran dirinya.

Terlepas dari masa jabatannya yang relatif singkat, Reid dikenang karena keterampilan negosiasinya, kecerdasannya, dan komitmennya terhadap kebijakan ekonomi yang hati-hati. Ia terus memainkan peran penting dalam politik Australia setelah menjadi Perdana Menteri, menjabat sebagai Komisaris Tinggi Australia untuk Inggris dari tahun 1910 hingga 1916.

Andrew Fisher (1908-1909, 1910-1913, 1914-1915)

Andrew Fisher, seorang pemimpin Buruh yang sangat dihormati, menjabat sebagai Perdana Menteri Australia sebanyak tiga kali, memimpin negara melalui periode reformasi sosial dan pembangunan bangsa yang signifikan. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada peningkatan kondisi kerja, memperluas layanan sosial, dan membangun kemampuan pertahanan Australia. Pada masa jabatan pertamanya (1908-1909), Fisher memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja bagi para penambang dan pekerja lainnya.

Pada masa jabatan keduanya (1910-1913), Fisher melaksanakan serangkaian reformasi sosial yang ambisius, termasuk pembentukan skema pensiun usia tua, tunjangan persalinan, dan Bank Persemakmuran. Ia juga memperluas layanan pendidikan dan kesehatan, dan berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur. Masa jabatan ketiga Fisher (1914-1915) didominasi oleh Perang Dunia I. Fisher memberikan dukungan kuat kepada Inggris dan mengerahkan sumber daya Australia untuk upaya perang.

Kepemimpinan Fisher tidak tanpa tantangan. Ia harus menavigasi kompleksitas memimpin negara selama masa perang, sambil juga menangani oposisi domestik terhadap wajib militer. Selain itu, ia menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan meningkatnya gerakan buruh. Terlepas dari tantangan ini, kepemimpinan Fisher sangat berpengaruh dalam membentuk negara modern Australia, dan ia dikenang karena komitmennya terhadap keadilan sosial, pembangunan bangsa, dan pertahanan nasional.

Joseph Cook (1913-1914)

Joseph Cook, seorang tokoh terkemuka dalam Partai Liberal, menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dari tahun 1913 hingga 1914. Masa jabatannya singkat namun signifikan, yang ditandai dengan upaya untuk menstabilkan ekonomi dan mengatasi perpecahan politik. Cook mewarisi pemerintahan minoritas dan harus menavigasi lanskap politik yang kompleks untuk meloloskan undang-undang. Salah satu pencapaian utama pemerintahan Cook adalah pembentukan Komisi Persemakmuran, yang bertugas menyelidiki praktik bisnis dan mempromosikan persaingan yang adil.

Cook juga berfokus pada mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengendalikan utang. Ia percaya pada kebijakan ekonomi yang hati-hati dan perlunya menjaga keuangan publik yang solid. Namun, pemerintahannya menghadapi oposisi signifikan dari Partai Buruh, yang mengkritik kebijakan penghematannya. Pemerintahan Cook akhirnya menyerukan pemilihan awal pada tahun 1914, yang ia kalahkan. Terlepas dari masa jabatannya yang singkat, Cook terus memainkan peran penting dalam politik Australia, menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut selama Perang Dunia I.

Billy Hughes (1915-1923)

Billy Hughes, seorang tokoh yang kontroversial namun berpengaruh dalam politik Australia, menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1915 hingga 1923. Masa jabatannya ditandai dengan kepemimpinannya yang kuat selama Perang Dunia I dan upayanya untuk membentuk kembali lanskap politik dan ekonomi Australia. Hughes awalnya memimpin Partai Buruh, tetapi kemudian membentuk Partai Nasionalis setelah perpecahan atas wajib militer. Hughes memberikan dukungan kuat kepada Inggris dan mengerahkan sumber daya Australia untuk upaya perang.

Ia juga seorang pendukung kuat wajib militer, yang menyebabkan perpecahan pahit dalam Partai Buruh dan masyarakat Australia. Setelah perang, Hughes berfokus pada mempromosikan pembangunan industri Australia dan melindungi kepentingan ekonomi Australia. Ia menerapkan kebijakan proteksionis dan mendirikan sejumlah dewan pemasaran untuk mendukung petani Australia. Kepemimpinan Hughes tidak tanpa kontroversi. Ia dituduh otoriter, dan kebijakannya seringkali memecah belah.

Namun, ia juga dikagumi karena kepemimpinannya yang kuat dan komitmennya terhadap kepentingan Australia. Hughes akhirnya digulingkan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1923, tetapi ia terus memainkan peran penting dalam politik Australia hingga kematiannya pada tahun 1952.

Stanley Bruce (1923-1929)

Stanley Bruce, seorang pengusaha dan politisi terkemuka, menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dari tahun 1923 hingga 1929. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada pembangunan ekonomi, hubungan industri, dan hubungan luar negeri. Bruce memimpin pemerintahan koalisi Partai Nasionalis dan Partai Negara. Salah satu pencapaian utama pemerintahan Bruce adalah pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan Bendungan Hume dan perluasan jaringan kereta api Australia.

Bruce juga berfokus pada peningkatan hubungan industri dan mempromosikan kemitraan antara manajemen dan tenaga kerja. Ia percaya bahwa kerjasama sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintahannya menghadapi tantangan signifikan dari serikat pekerja yang militan, yang menentang kebijakannya. Bruce juga berupaya untuk meningkatkan hubungan luar negeri Australia, terutama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Ia percaya pada pentingnya kerja sama Persemakmuran dan menjalin hubungan dekat dengan negara-negara lain.

Pemerintahan Bruce dikalahkan dalam pemilihan tahun 1929, sebagian karena perselisihan industri yang besar. Terlepas dari kekalahannya, Bruce terus memainkan peran penting dalam kehidupan publik Australia, menjabat sebagai Komisaris Tinggi Australia untuk Inggris dari tahun 1933 hingga 1945.

James Scullin (1929-1932)

James Scullin, seorang pemimpin Buruh yang dihormati, menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dari tahun 1929 hingga 1932. Masa jabatannya ditandai dengan tantangan berat Depresi Hebat, yang melanda Australia dengan keras. Scullin mewarisi ekonomi yang sudah berjuang, dan ia menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengambil tindakan untuk mengurangi pengangguran dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahannya menerapkan sejumlah langkah untuk mencoba mengatasi Depresi, termasuk meningkatkan tarif dan meminjam uang dari luar negeri.

Namun, langkah-langkah ini terbukti tidak cukup untuk mengatasi krisis, dan Australia terus menderita kesulitan ekonomi yang parah. Scullin juga menghadapi perpecahan internal dalam Partai Buruh tentang bagaimana menanggapi Depresi. Beberapa anggota mendukung kebijakan ekonomi yang lebih radikal, sementara yang lain memilih pendekatan yang lebih konservatif. Scullin akhirnya digulingkan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1932, dan Partai Buruh dikalahkan dalam pemilihan berikutnya.

Terlepas dari tantangan yang ia hadapi, Scullin dikenang karena usahanya untuk memimpin Australia melalui masa yang sulit. Ia terus memainkan peran penting dalam gerakan buruh setelah menjadi Perdana Menteri, dan ia tetap menjadi tokoh yang dihormati dalam sejarah politik Australia.

Joseph Lyons (1932-1939)

Joseph Lyons, seorang tokoh politik yang berpengaruh, menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dari tahun 1932 hingga 1939. Masa jabatannya ditandai dengan upaya untuk memulihkan ekonomi dari Depresi Hebat dan untuk mempromosikan persatuan nasional. Lyons awalnya adalah anggota Partai Buruh, tetapi ia kemudian membentuk Partai Persatuan Australia setelah perpecahan atas kebijakan ekonomi. Lyons memimpin pemerintahan koalisi yang mencakup Partai Persatuan Australia dan Partai Negara.

Salah satu pencapaian utama pemerintahan Lyons adalah pelaksanaan sejumlah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan memulihkan pertumbuhan. Kebijakan ini termasuk mengurangi pengeluaran pemerintah, menurunkan pajak, dan menurunkan nilai mata uang Australia. Pemerintahannya juga berfokus pada mempromosikan persatuan nasional dan mengurangi perpecahan politik. Lyons adalah pemimpin yang populer dan dihormati, dan ia dikreditkan dengan membantu Australia mengatasi tantangan Depresi Hebat.

Lyons meninggal dunia saat menjabat pada tahun 1939, dan ia dikenang karena kepemimpinan dan kontribusinya bagi Australia.

Sir Earle Page (1939)

Sir Earle Page menjabat sebagai Perdana Menteri Australia untuk waktu yang singkat pada tahun 1939 setelah kematian Joseph Lyons. Sebagai pemimpin Partai Negara, Page menjabat sebagai Perdana Menteri sementara selama sekitar tiga minggu sebelum Robert Menzies terpilih sebagai pemimpin Partai Persatuan Australia dan dilantik sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan singkat Page terutama merupakan peran penjabat, dan ia tidak memiliki waktu untuk menerapkan kebijakan yang signifikan.

Robert Menzies (1939-1941, 1949-1966)

Robert Menzies adalah Perdana Menteri Australia yang paling lama menjabat, menjabat dua kali dari tahun 1939 hingga 1941 dan lagi dari tahun 1949 hingga 1966. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, dan reformasi sosial. Menzies memimpin Partai Liberal, yang ia dirikan pada tahun 1944. Salah satu pencapaian utama pemerintahan Menzies adalah pelaksanaan sejumlah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan stabilitas. Kebijakan ini termasuk mengurangi pajak, meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati.

Masa jabatannya yang kedua melihat periode pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang signifikan di Australia. Menzies juga berfokus pada meningkatkan hubungan luar negeri Australia, terutama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Ia adalah pendukung kuat kerja sama Persemakmuran dan menjalin hubungan dekat dengan negara-negara lain. Pemerintahannya memperkenalkan sejumlah reformasi sosial, termasuk perluasan layanan pendidikan dan kesehatan. Menzies adalah pemimpin yang populer dan dihormati, dan ia dikreditkan dengan membentuk negara modern Australia.

Arthur Fadden (1941)

Arthur Fadden menjabat sebagai Perdana Menteri Australia pada tahun 1941 untuk waktu yang singkat setelah pengunduran diri Robert Menzies. Sebagai pemimpin Partai Negara, Fadden memimpin pemerintahan koalisi selama beberapa bulan sebelum pemerintahannya dikalahkan dalam mosi tidak percaya. Masa jabatan singkat Fadden didominasi oleh Perang Dunia II, dan ia berfokus pada mengerahkan sumber daya Australia untuk upaya perang.

John Curtin (1941-1945)

John Curtin memimpin Australia melalui tahun-tahun sulit Perang Dunia II. Sebagai pemimpin Partai Buruh, Curtin memberikan kepemimpinan yang tegas dan menyatukan bangsa di belakang upaya perang. Ia membuat keputusan krusial untuk mengalihkan fokus Australia dari Inggris ke Amerika Serikat untuk dukungan, yang membuktikan titik balik dalam hubungan luar negeri Australia. Kepemimpinan Curtin dikreditkan dengan membantu Australia menghindari invasi dan mengamankan kemenangan Sekutu di Pasifik.

Ben Chifley (1945-1949)

Ben Chifley menggantikan John Curtin sebagai Perdana Menteri dan memimpin Australia melalui tahun-tahun pascaperang. Pemerintahan Chifley berfokus pada reformasi sosial dan pembangunan ekonomi. Ia memperkenalkan sejumlah program sosial, termasuk Skema Imigrasi Pasca Perang dan Program Rumah Sakit Persemakmuran. Pemerintahannya juga berupaya untuk menasionalkan industri perbankan, tetapi upayanya dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi.

Harold Holt (1966-1967)

Harold Holt menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1966 hingga 1967. Masa jabatannya ditandai dengan dukungan kuat terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan dengan sejumlah reformasi ekonomi dan sosial. Holt menghilang saat berenang pada Desember 1967, dan kematiannya tetap menjadi misteri hingga saat ini.

John McEwen (1967-1968)

John McEwen menjabat sebagai Perdana Menteri sementara setelah menghilangnya Harold Holt. Sebagai pemimpin Partai Negara, McEwen menjabat sebagai Perdana Menteri selama sekitar tiga minggu sebelum John Gorton terpilih sebagai pemimpin Partai Liberal dan dilantik sebagai Perdana Menteri.

John Gorton (1968-1971)

John Gorton adalah Perdana Menteri yang kontroversial yang berupaya untuk memodernisasi Australia dan menegaskan identitas nasional yang lebih independen. Ia berfokus pada pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya alam Australia. Kebijakan Gorton seringkali membuat marah pemerintah negara bagian dan konservatif dalam Partai Liberal, yang akhirnya menyebabkan penggulingannya pada tahun 1971.

William McMahon (1971-1972)

William McMahon menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1971 hingga 1972. Masa jabatannya ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya oposisi terhadap Perang Vietnam. McMahon dikalahkan oleh Gough Whitlam dalam pemilihan tahun 1972, yang mengakhiri 23 tahun pemerintahan koalisi Liberal-Negara.

Gough Whitlam (1972-1975)

Gough Whitlam memimpin pemerintahan Buruh melalui periode reformasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Pemerintahannya memperkenalkan sejumlah kebijakan baru, termasuk perawatan kesehatan universal, pendidikan gratis universitas, dan pengakuan hak-hak Aborigin. Whitlam juga mengambil langkah untuk meningkatkan hubungan dengan Tiongkok dan negara-negara lain di Asia. Pemerintahannya secara kontroversial diberhentikan oleh Gubernur Jenderal pada tahun 1975, yang menyebabkan krisis konstitusional.

Malcolm Fraser (1975-1983)

Malcolm Fraser memimpin pemerintahan Liberal melalui periode reformasi ekonomi dan konservatisme sosial. Pemerintahan Fraser berfokus pada mengurangi inflasi dan pengeluaran pemerintah. Ia juga menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan tanggung jawab individu dan konservatisme sosial. Fraser secara luas dikreditkan dengan memulihkan stabilitas ekonomi setelah pemerintahan Whitlam yang penuh gejolak.

Bob Hawke (1983-1991)

Bob Hawke adalah Perdana Menteri Buruh yang populer yang memimpin Australia melalui periode reformasi ekonomi dan rekonsiliasi sosial. Pemerintahan Hawke berfokus pada membuka ekonomi Australia dan mempromosikan daya saing. Ia juga mengambil langkah untuk meningkatkan hubungan dengan kelompok Aborigin dan Torres Strait Islander. Hawke adalah Perdana Menteri yang sangat populer, dan ia memenangkan empat pemilihan berturut-turut.

Paul Keating (1991-1996)

Paul Keating menggantikan Bob Hawke sebagai Perdana Menteri pada tahun 1991. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada reformasi ekonomi dan hubungan luar negeri. Keating melanjutkan program pembukaan ekonomi yang dimulai oleh Hawke. Ia juga berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia dan mempromosikan republik Australia.

John Howard (1996-2007)

John Howard adalah Perdana Menteri Liberal yang menjabat selama lebih dari 11 tahun, menjadi Perdana Menteri kedua yang paling lama menjabat di Australia. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan konservatisme sosial. Howard memimpin Australia melalui periode kemakmuran ekonomi, tetapi ia juga menghadapi kontroversi atas kebijakannya tentang pengungsi dan perubahan iklim.

Kevin Rudd (2007-2010, 2013)

Kevin Rudd memimpin pemerintahan Buruh setelah lebih dari satu dekade dalam oposisi. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada perubahan iklim, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Rudd memperkenalkan skema perdagangan karbon dan meminta maaf kepada masyarakat Adat Australia atas kesalahan masa lalu. Ia digulingkan oleh Julia Gillard pada tahun 2010, tetapi ia kembali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2013 sebelum kalah dalam pemilihan akhir tahun itu.

Julia Gillard (2010-2013)

Julia Gillard menjadi Perdana Menteri wanita pertama Australia pada tahun 2010. Masa jabatannya ditandai dengan ketidakstabilan politik dan pemerintahan minoritas. Gillard memimpin pelaksanaan sejumlah reformasi penting, termasuk Pajak Sumber Daya Pertambangan dan Skema Asuransi Disabilitas Nasional. Ia digulingkan oleh Kevin Rudd pada tahun 2013.

Tony Abbott (2013-2015)

Tony Abbott memimpin pemerintahan Liberal-Nasional setelah mengalahkan Kevin Rudd dalam pemilihan tahun 2013. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Abbott mencabut skema perdagangan karbon dan menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan imigrasi. Ia digulingkan oleh Malcolm Turnbull pada tahun 2015.

Malcolm Turnbull (2015-2018)

Malcolm Turnbull memimpin pemerintahan Liberal dari tahun 2015 hingga 2018. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan nasional. Turnbull memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk mempromosikan inovasi dan kewirausahaan. Ia juga berfokus pada memerangi terorisme dan memperkuat perbatasan Australia. Ia digulingkan oleh Scott Morrison pada tahun 2018.

Scott Morrison (2018-2022)

Scott Morrison menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2018 hingga 2022, memimpin Partai Liberal ke kemenangan dalam pemilihan federal 2019. Masa jabatannya ditandai dengan penanganan kebakaran hutan musim panas 2019-2020, pandemi COVID-19, dan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintahannya memperkenalkan pemotongan pajak dan investasi infrastruktur. Morrison dikalahkan oleh Anthony Albanese dalam pemilihan federal 2022.

Kesimpulan

Sejarah mantan Perdana Menteri Australia adalah bukti lanskap politik dinamis negara itu. Dari Edmund Barton, yang meletakkan dasar bagi bangsa, hingga pemimpin modern seperti Scott Morrison, masing-masing Perdana Menteri telah menghadapi tantangan dan peluang unik, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Australia. Dengan mempelajari masa jabatan mereka, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang evolusi politik, sosial, dan ekonomi Australia. Semoga artikel ini memberi Anda pemahaman yang komprehensif tentang para pemimpin yang telah membentuk Australia seperti sekarang ini.