Hey guys, jadi hari ini kita mau ngobrolin soal Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Kalian penasaran kan, ini sebenarnya tentang apa sih? Tenang, kita bakal bedah tuntas biar kalian semua paham. Pasal-pasal ini penting banget buat diketahui, apalagi kalau kita ngomongin soal negara dan hak-hak warga negara. Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 ini merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur soal kesejahteraan sosial. Jadi, ini bukan sekadar teks hukum biasa, tapi lebih ke arah janji dan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Gimana nggak penting coba? Ini tuh menyangkut kehidupan kita sehari-hari, lho. Mulai dari siapa yang harusnya dibantu sama negara, sampai gimana caranya negara itu bisa bantu.

Nah, biar nggak makin penasaran, yuk kita mulai dari yang pertama. Pasal 34 ayat 1 bilang begini: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Gila, kan? Negara kita tuh nggak main-main soal urusan fakir miskin dan anak terlantar. Mereka ini dianggap sebagai tanggung jawab negara. Artinya, apa pun yang terjadi, negara harus hadir buat mereka. Ini bukan cuma soal ngasih bantuan doang, tapi juga soal memastikan mereka punya kehidupan yang layak. Bayangin aja, guys, kalau ada anak-anak yang nggak punya orang tua, atau keluarga yang hidupnya bener-bener di bawah garis kemiskinan. Mereka ini harusnya nggak dibiarin begitu aja. Negara punya kewajiban buat ngasih perlindungan, perhatian, dan mungkin juga kesempatan yang sama kayak warga negara lainnya. Ini yang bikin Pasal 34 ayat 1 ini jadi fondasi penting buat sistem sosial kita. Ini juga jadi pengingat buat kita semua, bahwa dalam sebuah negara yang adil, nggak boleh ada warganya yang tertinggal. Kesejahteraan sosial itu bukan cuma buat orang kaya atau yang punya privilege, tapi buat semua. Jadi, ketika kita lihat ada program-program pemerintah yang fokus ke pengentasan kemiskinan, atau perlindungan anak, itu semua berakar dari amanat pasal ini. Penting banget kan buat dipahami? Soalnya, ini menyangkut nilai kemanusiaan yang paling dasar. Negara hadir bukan cuma buat ngatur keamanan atau ekonomi, tapi juga buat ngurusin warganya yang paling rentan. Jadi, Pasal 34 ayat 1 itu bukan cuma teks di atas kertas, tapi lebih ke arah komitmen moral dan hukum negara buat memastikan nggak ada yang terabaikan. Gimana menurut kalian, guys? Keren kan punya negara yang kayak gini? Tentu aja, pelaksanaannya di lapangan kadang masih ada PR-nya, tapi dasarnya udah kuat banget dari pasal ini.

Sekarang, kita lanjut ke Pasal 34 ayat 2. Ayat ini nyambung banget sama ayat sebelumnya, dan bunyinya: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Nah, ini dia yang bikin makin komprehensif. Kalau tadi fokusnya ke fakir miskin dan anak terlantar, sekarang cakupannya lebih luas lagi: seluruh rakyat. Negara punya tugas buat bikin sistem jaminan sosial. Apa sih sistem jaminan sosial itu? Gampangnya, ini kayak jaring pengaman buat kita semua. Misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, program pensiun, atau bantuan-bantuan lain yang sifatnya periodik dan terstruktur. Tujuannya apa? Biar kalau ada apa-apa, misalnya sakit, kena PHK, atau udah tua nggak bisa kerja lagi, kita nggak langsung jatuh miskin atau nggak punya apa-apa. Negara hadir buat ngasih kepastian. Selain itu, ayat ini juga bilang soal memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ini beda tipis sama ayat 1, tapi penekanannya di kata "memberdayakan". Artinya, negara nggak cuma ngasih bantuan, tapi juga berusaha bikin mereka mandiri. Gimana caranya? Bisa lewat pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, program pendidikan gratis, atau apa pun yang bisa bikin mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Martabat kemanusiaan itu jadi kata kuncinya di sini. Artinya, setiap bantuan atau program pemberdayaan harus tetap menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Nggak boleh ada rasa dipermalukan atau direndahkan. Justru, negara harusnya bisa bikin mereka merasa dihargai dan punya harapan. Jadi, Pasal 34 ayat 2 ini menunjukkan kalau negara kita itu progresif banget dalam urusan kesejahteraan sosial. Nggak cuma ngasih bantuan tunai, tapi juga berusaha membangun sistem yang berkelanjutan dan bikin rakyatnya mandiri. Ini penting banget buat kita yang hidup di era modern ini, di mana tantangan hidup makin kompleks. Dengan adanya jaminan sosial dan program pemberdayaan, kita bisa merasa lebih aman dan punya masa depan yang lebih cerah. Pemerintah punya peran sentral, tapi sebagai warga negara, kita juga perlu paham hak dan kewajiban kita terkait hal ini. Jangan sampai kita nggak tahu ada program bantuan atau jaminan sosial yang bisa kita manfaatkan. Soalnya, pasal ini tuh intinya bilang: negara itu ada buat ngasih rasa aman dan kesempatan yang sama buat semua warganya, nggak peduli status sosial atau ekonominya. Keren banget, kan?

Terakhir, kita sampai di Pasal 34 ayat 3. Ayat ini menutup rangkaian pasal tentang kesejahteraan sosial dengan penegasan pentingnya partisipasi berbagai pihak. Bunyinya: "Selanjutnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Nah, ini nih yang namanya kewenangan legislasi. Maksudnya gini, guys, dua ayat sebelumnya itu kan udah kasih gambaran besar dan prinsipil tentang apa yang harus dilakukan negara. Nah, Pasal 34 ayat 3 ini bilang kalau detail pelaksanaannya, aturan mainnya, teknisnya, itu semua bakal diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang lebih spesifik. Jadi, apa yang tertulis di UUD 1945 itu bersifat umum dan mendasar, sementara detailnya ada di UU yang nanti dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Kenapa perlu diatur dengan undang-undang? Supaya lebih rinci, lebih operasional, dan lebih bisa dijalankan di lapangan. Tanpa undang-undang turunan, pasal UUD itu bisa jadi cuma jadi pajangan doang, nggak ada kekuatan hukum yang mengikat buat pelaksanaannya. Pentingnya undang-undang ini juga berarti bahwa urusan kesejahteraan sosial itu bukan cuma urusan presiden atau menteri aja, tapi juga melibatkan lembaga legislatif. Mereka yang duduk di DPR itu punya tugas buat bikin aturan-aturan yang konkret. Misalnya, UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Bantuan Sosial, dan lain-lain. Semua itu berangkat dari amanat Pasal 34 ayat 3. Jadi, kalau kalian dengar ada pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berkaitan sama kemiskinan, pengangguran, disabilitas, atau kelompok rentan lainnya, itu semua nyambung ke pasal ini. Transparansi dan akuntabilitas juga jadi penting di sini. Dengan adanya undang-undang, diharapkan semua proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial jadi lebih jelas, bisa diawasi, dan ada pertanggungjawabannya. Jadi, masyarakat bisa tahu programnya apa aja, syaratnya gimana, dan dananya dari mana. Ini juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam program-program sosial. Jadi, bisa dibilang, Pasal 34 ayat 3 ini adalah jembatan antara prinsip dasar yang ada di UUD 1945 dengan praktik nyata di lapangan. Tanpa pasal ini, visi besar tentang negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial warganya bisa jadi sulit terwujud. Pemerintah akan punya dasar hukum yang kuat buat bikin kebijakan, dan DPR punya amanat buat bikin aturan yang pro-rakyat. Intinya, semua pasal ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang kokoh dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gimana guys, sekarang udah lebih tercerahkan soal Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3? Semoga penjelasan ini bikin kalian makin paham dan peduli sama isu-isu sosial di sekitar kita, ya!